Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Mengawal dan Memonitor Pemerintahan Aceh Oleh Wali Naggroe Berdasarkan Pasal 29 Qanun Aceh No. 9 Tahun 2013 (Studi di Lembaga Wali Nanggroe Aceh)

Pada Pasal 29 Qanun Aceh No. 9 Tahun 2013 atas perubahan Qanun Aceh No. 8 Tahun 2012 tentang lembaga Wali Nanggroe, bahwasannya selain sebagai lembaga adat, lembaga Wali Nanggroe mempunyai tugas lain yaitu “mengawal” dan “memonitor” pemerintahan Aceh. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk pelaksanaan mengawal dan memonitor Pemerintahan Aceh oleh Wali Nanggroe berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang lembaga Wali Nanggroe. Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap hak mengawal dan memonitor Pemerintahan Aceh oleh Wali Nanggroe berdasarkan Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013. Untuk mengetahui implementasi norma hukum di Indonesia terhadap tugas lembaga Wali Nanggroe Aceh. Penelitian ini bersifat library research dan Field Research, Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif (Legal Research) atau menggunakan metode empiris (Yuridis Sosiologis). Analisis data menggunakan analisis deskripsi. Hasil penelitian diperoleh bahwa 1) Pelaksanaan mengawal dan memonitor yaitu mengawal dan memonitor penyelenggaraan Pemerintahan Aceh untuk menjamin tercapainya tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. 2) Wali Nanggroe berdasarkan Pasal 29 Qanun Aceh No. 9 Tahun 2013 yaitu sesuai dengan tugas Wali Nanggroe mengalami perubahan sesuai dengan Ketentuan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 untuk menjamin tercapainya tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. 3) Wali Nanggroe dalam bingkai NKRI sudah tepat dengan menepatkan lembaga Wali Nanggroe ini sebagai lembaga kepemimpinan Adat. Jadi dapat disimpulkan bahwa peran Wali Nanggroe pada Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013, belum di jelaskan secara rinci, mengenai hak mengawal dan memonitor, karena akan dibuat secara rinci pada revisi qanun kedepannya.