Relasi Islam dan Disabilitas (Studi Terhadap Akses Ruang Publik Bagi Disabilitas Netra

Realita di dunia bahwasanya tidak semua manusia sama, karena Setiap manusia memiliki perbedaan, baik berupa kemampuan, status sosial, fisik, intelektual, dan lain-lain. Perbedaan yang ada membuat sikap manusia saling membeda-bedakan diantaranya, sehingga sikap membedakan rentan terjadi terhadap disabilitas. Namun dalam Islam perbedaan tidaklah menjadikan manusia itu buruk, karena Islam memandang kemuliaan berdasarkan ketaqwaan dan keimanan. Islam memandang netral terhadap disabilitas. Penyandang disabilitas merupakan makhluk sosial yang mempunyai hak yang sama dengan manusia yang lainnya termasuk hak akses terhadap ruang publik. Hanya saja, disabilitas memiliki hambatan yang berbeda-beda dalam mengakses ruang publik. Seperti disabilitas netra yang memiliki hambatan dalam melihat, namun mereka berhak menerima hak yang sama terhadap akses ruang publik dimana mereka tinggal. Sejatinya Pemerintah memfasilitasi mereka agar tetap dapat mengakses semua ruang publik yang menjadi hak akses. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akses ruang publik terhadap disabilitas netra pada Kota Banda Aceh. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori inklusi sosial dengan konsep partisipasi keadilan sosial yang di kemukakan oleh Jennifer M. Gidley. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Narasumber terdiri dari Penyandang disabilitas netra, anggota organisasi Pertuni, dan anggota Dinas PUPR Kota Banda Aceh. Hasil penelitian ini menunjukkan, pertama, Dinas PUPR sudah mengakomodasikan akses bangunan ruang publik Kota Banda Aceh terhadap disabilitas netra. Pertuni juga turut berusaha memperjuangkan hak akses bagi disabilitas netra. Beberapa ruang publik yang tidak tersedia akses untuk disabilitas netra merupakan kantor yang disediakan untuk pegawai saja. Lalu, tidak semua ruang publik pada Kota Banda Aceh berada dibawah wewenang Dinas PUPR. Kedua, sebagaimana pengalaman disabilitas netra bahwa mereka menganggap mayoritas ruang publik pada Kota Banda Aceh sudah akses. Namun Kota Banda Aceh merupakan Kota yang disebut Syariah, maka sudah seharusnya Banda Aceh menggunakan prinsip Islam tentang disabilitas.