Penanganan Pengungsi Luar Negeri Menurut Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pengungsi Rohingya di Lhokseumawe).

Penampungan Pengungsi Rohingya yang dinyatakan resmi berstatus sebagai pengungsi ini awalnya ditolak oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, namun adanya desakan dari masyarakat membuat Pemerintah akhirnya menerima kedatangan Pengungsi Rohingya, penerimaan tersebut menuntut Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk menjalankan Peraturan Presiden No.125 Tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri. Rumusan masalahnya ialah pertama, bagaimana bentuk penanganan yang diberikan kepada pengungsi Rohingya di Lhokseumawe ditinjau menurut Perpres Nomor 125 Tahun 2016. Kedua, bagaimana bentuk penanganan pengungsi Rohingya di Lhokseumawe ditinjau menurut fiqh siyasah. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif empiris, menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dan kepustakaan (library research) yakni mengkaji hukum yang tertulis juga fakta di lapangan dengan menggunakan pola deskriptif analitik untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul dengan membuat kesimpulan. Dari hasil penelitian didapati bahwa penanganan pengungsi sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe yaitu berupa tindakan penyelamatan, pengamanan, penampungan, dan pemeriksaan kesehatan untuk pengungsi, dan jika dilihat dari fiqh siyasah juga sudah dipenuhi hak-hak mereka terutama hak perlindungan atas jiwa, pengamanan harta benda, beribadah, dan tempat tinggal yang layak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Penanganan Pengungsi Rohingya sudah sesuai dengan Perpres No.125 Tahun 2016 dan fiqh siyasah melalui adanya pemenuhan hak-hak para pengungsi dengan menyelamatkan jiwa dan memberikan tempat penampungan bagi para pengungsi Rohingya.