Strategi Pengelolaan Destinasi Wisata Oleh Dinas Pariwisata Kota Lhokseumawe

Kota Lhokseumawe merupakan salah satu daerah yang terletak di Provinsi Aceh yang dikenal sebagai wilayah “Petro Dollar” karena memiliki keunggulan dari segi pertambangan. Meskipun Kota Lhokseumawe memiliki keunggulan dari hasil tambangnya, namun disana juga terdapat berbagai keindahan alam dan keberagaman budaya sehingga dapat memunculkan potensi-potensi wisata. Masyarakat lokal pun mulai berinisiatif mengelola potensinya menjadi obyek wisata sehingga pilihan wisata menjadi beragam. Meski demikian, pariwisata di kota Lhokseumawe masih banyak hal-hal yang harus diperhatikan, seperti fasilitas penunjang pariwisata yang belum memadai, kurang gencarnya promosi wisata, dan minimnya sumber daya manusia yang profesional. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana strategi Dinas Pariwisata dalam pengelolaan destinasi wisata Kota Lhokseumawe dan bagaimana langkah-langkah Dinas Pariwisata dalam mendukung pengembangan destinasi wisata Kota Lhokseumawe. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana strategi Dinas Pariwisata dalam pengelolaan destinasi wisata Kota Lhokseumawe, dan bagaimana langkah-langkah Dinas Pariwisata dalam mendukung pengembangan destinasi wisata Kota Lhokseumawe. Manfaat dari penelitian ini adalah dapat memperluas wawasan dan dijadikan referensi pemerintah kota dalam mengelola dan mengembangkan destinasi wisata di Kota Lhokseumawe, serta dapat menjadi landasan bagi para peneliti lain yang ingin melakukan penelitian tentang objek wisata di daerahnya masing-masing. Metode yang digunakan adalah kualitatif yang berorientasi pada deskriptif dengan memilih informan dengan purposive sampling (memilih dengan sengaja), sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan analisa dokumen. Hasil penelitian ini Dinas Pariwisata Kota Lhokseumawe melakukan upaya dalam meningkatkan pembangunan pariwisata melaksanakan promosi destinasi wisata dan aktivitas pelatihan kepada pemandu wisata, namun belum maksimalnya fasilitas penunjang pariwisata yang bersifat representative di objek wisata. Selain itu, pelaksanaan kegiatan untuk pengembangan destinasi wisata bersmber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Lhokseumawe dan dana aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), sedangkan pengelolaan destinasi wisata bersumber dari masyarakat yang mengelola. Untuk segi pendapatan daerah, pemerintah Kota Lhokseumawe belum membuat regulasi sehingga pendapatan pariwisata masuk ke dalam kas desa atau dibagikan pada masyarakat yang mengelola obyek wisata.