Peran Pemerintahan Gampong dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Studi Komparatif di Gampong Padang Kleng dan Gampong Paya Baro Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menjadi bentuk awal kemandirian desa dalam hal penyelenggaraan pemerintah. Kemudian juga dijelaskan dalam Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Gampong Pasal 1 ayat 18 Badan Usaha Milik Gampong, yang selanjutnya disingkat BUMG adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan gampong yang dipisahkan. BUMG adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat gampong. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran pemerintah gampong yaitu Gampong Padang Kleng dan Gampong Paya Baro dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Peran pemerintah gampong sangat penting dalam memulai unit usaha yang akan dibentuk melalui musyawarah gampong untuk memajukan perekonomian serta mensejahterakan masyarakat gampong. Dalam pengelolaan BUMG pemerintah gampong sangat berperan dalam pembentukan unit-unit usaha yang akan dijalankan. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan komparatif. Peneliti mendeskripsikan peran pemerintahan gampong dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong di Gampong Padang Kleng dan Gampong Paya Baro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Gampong Padang Kleng berperan dalam pengelolaan BUMG Bina Sejahtera Mandiri, hanya pemerintah gampong kurang melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai BUMG. Sedangkan pemerintah Gampong Paya Baro berperan dalam pengelolaan BUMG Usaha Pemakmu Gampong, hanya saja pemerintah gampong kurang mengawasi usaha BUMG sehingga salah satu usaha kurang berjalan dan pemerintah gampong juga kurang transparan kepada masyarakat mengenai BUMG dan membuat masyarakat kurang percaya kepada pemerintah gampong.