Pemikiran Ayatullah Khomeini dan Relevansi Wilayatul Faqih Terhadap Relasi Agama dan Demokrasi di Iran

Negara Republik Islam Iran menjadikan agama sebagai sebuah pondasi bagi terbentukya komunitas dalam kesatuan hidup yang diikat oleh keyakinan akan kebenaran hakiki yang sama. Salah satu keunikan variasi sistem pemerintahan yang muncul adalah pemerintahan Republik Islam Iran yang menerapkan sistem pemerintahan ulama atau yang lebih dikenal dengan sebutan Wilayatul Faqih. Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan konsep Wilayatul Faqih menurut pemikiran Imam Khomeini beserta menguraikan implementasinya ke dalam sistem demokrasi di Iran. Dalam pembahasan tesis ini, metode yang yang digunakan adalah deskriptif analistik, di mana data yang telah terkumpul akan dianalisa secara kualitatif, dan disajikan secara naratif sistematis dan objektif untuk memecahkan persoalan terhadap objek penelitian ini. Sumber primernya adalah buku Hukumat–i-Islam karya Imam Khomeini. Hasil penelitian tesis ini di antaranya adalah: Konsep Wilayatul Faqih telah menjadi terobosan baru dalam perpolitikan Barat dan Timur. Konsep ini berkarakter religius dan menganut kedaulatan Tuhan (devince legitimacy), sedangkan demokrasi berkarakter materialistik dan menganut kedaulatan rakyat (popular legitimacy). Akan tetapi, keduaya bertemu pada satu titik, yaitu sama-sama mengakui hak politik rakyat. Secara praktis, Republik Islam Iran telah menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, khususnya yang terkait dengan kebebasan politik, contohnya; partisipasi dalam pemilu, kebebasan intelektual, perlindungan hak-hak minoritas, pemberdayaan wanita, kebijakan luar negeri, dsb.