Persepsi Aparat Kepolisian Tentang Penyelesaian Tindak Pidana Pemerkosaan Melalui Peradilan Adat (Penelitian di Polsek Kec. Sukamakmur Kab. Aceh Besar)

Penyelesaian adat sebagai salah satu bentuk wajah penerapan Qanun Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat di Aceh yang seiring waktu mengalami berbagai perubahan dalam tata cara pelaksanaannya. Penyelesaian sengketa/perselisihan Adat dan Adat Istiadat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Qanun Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat memberikan 18 (delapan belas) jenis sengketa dan perselisihan yang mana pemerkosaan tidak disebutkan didalam pasal tersebut. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini meliputi Bagaimana Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pemerkosaan Melalui Peradilan Adat di Kecamatan Sukamakmur dan alasan pelaksanaan tersebut serta Persepsi Aparat Kepolisian Polsek Kecamatan Sukamakmur Terkait Penyelesaian tersebut. Untuk menjawab hal tersebut peneliti menggunakan metode kualitatif yaitu menekankan analisisnya pada dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah dengan data dari hasil penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Dari hasil penelitian ditemukan bahwa penyelesaian tersebut tidak sesuai dengan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, secara keseluruhan mulai dari saat pertama pelaporan perkara hingga putusan yang diambil. Persepsi aparat kepolisian terhadap penyelesaian tindak pidana pemerkosaan melalui hukum adat bahwa kepolisian mengedepankan kasus pemerkosaan sebagai delik aduan absolut yang mana maksudnya kepolisian atau penyidik hanya dapat memproses suatu perkara apabila diadukan oleh orang yang dirugikan atau korban.