Perlindungan Terhadap Anak Dari Kekerasan Seksual Dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak Dan Adat Istiadat Di Kabupaten Aceh Besar.

Untuk menjamin terwujudnya perlindungan kepada anak sebagai generasi penerus cita-cita bangsa agar terlindungi dari segala macam bentuk gangguan dan ancaman. Maka perlindungan terhadap anak dimulai dari orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara serta diperlukan suatu lingkungan yang kondusif untuk anak baik itu secara fisik maupun mental. Aceh sebagai salah satu provinsi yang menerapkan syariat Islam telah mengeluarkan Qanun tentang perlindungan anak. Namun banyaknya fenomena kekerasan seksual yang menimpa anak di Kabupaten Aceh Besar saat ini dilakukan oleh orang-orang terdekatnya dan orang-orang yang seharusnya melindungi. Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah, bagaimana bentuk perlindungan terhadap anak dari kekerasan seksual menurut Qanun No. 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak, bentuk perlindungan terhadap anak dari kekerasan seksual menurut adat istiadat yang berlaku di kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, dengan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah data lapangan (Field research) dan data kepustakaan (Library research). Hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan bentuk perlindungan terhadap anak dari kekerasan seksual menurut Qanun No. 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak, terdapat beberapa bentuk perlindungan terhadap anak dari kekerasan seksual yang mulai dari bentuk preventif, bentuk edukatif, dan bentuk kuratif. Bentuk perlindungan terhadap anak dari kekerasan seksual menurut adat istiadat yang berlaku di kabupaten Aceh Besar sudah dilakukan sejak dalam kandungan sampai adat melahirkan atau madeung menyambut kelahiran lahir dan terdapat beberapa bentuk perlindungan terhadap anak agar terhindar dari kekerasaan seksual. Pertama, perlindungan dimulai dari dalam keluarga. Kedua, penyusunan reusam gampong. Ketiga, pembentukan pageu gampong. Keempat, adanya lembaga-lembaga pendidikan yang difasilitasi kepada anak. Kelima, pemberian sanksi adat terhadap pelaku kekerasan seksual.