Rekonstruksi Akad Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Aceh

Akad pembiayaan murabahah merupakan salah satu produk penyaluran dana paling dominan pada perbankan syariah. Secara konseptual akad pembiayaan murabahah masih terdapat kelemahan, sehingga dalam operasional pelaksanaanya pihak bank syariah kesulitan untuk menjalankannya. Kesulitan tersebut berpeluang hilangnya ciri dan substansi praktik penyaluran dana dengan akad murabahah pada perbankan syariah. Penelitian ini menganalisis landasan filosofis konsep akad pembiayaan murabahah yang telah dirumuskan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta pihak Perbankan Syariah di Aceh. Selanjutnya menganalisis nilai-nilai keadilan terhadap norma dan aturan pelaksanaan pembiayaan murabahah. Kemudian merekonstruksi akad pembiayaan murabahah yang sejalan dengan prinsip-prinsip pembiayaan Islam sebagai landasan operasional perbankan syariah di Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teori akad, teori maslahah, dan teori keadilan. Pengumpulan data melalui studi pustaka, dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier, kemudian data dianalisis dengan pendekatan kompartif, historis dan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa, aturan norma yang mengatur pelaksanaan pembiayaan murabahah belum merefleksikan nilai-nilai keadilan. Artinya aturan yang dirumuskan masih berpeluang menyalurkan uang dengan akad murabahah tanpa melibatkan pembelian barang antara bank dengan supplier. Norma yang dirumuskan hanya mengatur aktifitas bank dengan nasabah. Keterlibatan perusahaan ansuransi yang berperan sebagai pelindung resiko dan supplier/produsen yang menjadi pelaku ekonomi sektor riil belum mendapatkan legal standing. Sehingga pembiayaan murabahah menyalahi prinsip jual beli murabahah dengan tidak diusahakannya barang untuk dimiliki bank sebelum dijual kepada nasabah. Konsekwensinya bank mendapatkan keuntungan dari transaksi uang dengan uang tanpa proses jual beli barang dengan uang. Maka akad pembiayaan murabahah dilaksanakan atas prinsip tauhid, tanggung jawab kekhalifahan, keadilan, tolong menolong, dan kerjasama. Hubungan hukum antara bank, nasabah, supplier, dan ansuransi sebagai pelaku pembiayaan menjunjung prinsip maslahah. Oriensi pembiayaan murabahah tidak sekedar mendapatkan keuntungan bank dalam bentuk margin. Selanjutnya perbuatan hukum akad pembiayaan murabahah harus menunjukkan peran dan tanggung jawab yang jelas dari pelaku akad. Untuk mewujudkan konstruksi tersebut akad pembiayaan murabahah sejatinya fokus pada empat sektor pembiayaan yaitu perumahan, transportasi, pertanian/perikanan, dan sektor industri halal sebagai bagian dari mewujudkan visi pembangunan masyarakat Aceh yang bermartabat. Regulator perbankan syariah perlu merevisi ulang sejumlah aturan terkait akad pembiayaan murabahah seperti klausul jual beli barang antara bank dengan supplier baru kemudian diserahkan kepada nasabah. Perbankan syariah membuat kerjasama dengan supplier/produsen guna memenuhi prinsip syariah dalam operasional pembiayaan murabahah. Perlu penelitian terkait aspek pelaksanaan akad pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Aceh secara grounded theory.