Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Toleransi Keberagamaan Di Kabupaten Aceh Singkil

Yuriska Jufanda, 170802066 (2021) Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Toleransi Keberagamaan Di Kabupaten Aceh Singkil. Skripsi thesis, UIN AR-RANIRY.

[thumbnail of Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Toleransi Keberagamaan Di Kabupaten Aceh Singkil]
Preview
Text (Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Toleransi Keberagamaan Di Kabupaten Aceh Singkil)
Yuriska Jufanda, 170802066, FISIP, IAN, 082299052658.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (11MB) | Preview

Abstract

Toleransi adalah hubungan sesama manusia hidup berdampingan secara rukun dan menerima perbedaan lain dalam setiap kelompok. Menghormati, menghargai, saling menerima seperti apa adanya, Aceh salah satu Provinsi yang berada di Indonesia yang menerapkan pelaksanaan syariat Islam. Meskipun Aceh berpenduduk mayoritas muslim, akan tetapi banyak juga umat beragama non muslim yang ada di Aceh. Salah satunya di Kabupaten Aceh Singkil yang memiliki keberagaman agama yang sering terjadi konflik antar umat beragama, maka perlu kebijakan Pemerintah terkait tentang toleransi antar umat beragama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dalam meningkatkan toleransi keberagamaan dan faktor pendukung serta faktor penghambat dalam meningkatkan toleransi Kabupaten Aceh Singkil. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil
Penelitian menunjukkan bahwa konflik terjadi karena terdapat perbedaan dalam menanggapi konflik pendirian rumah ibadah di Aceh Singkil. Umat non muslim telah melanggar perjanjian bersama pada tahun 1979, melanggar kesepakatan bersama 09 oktober 2011, melanggar SKB dua Menteri, serta Peraturan Gubernur Aceh No 25 Tahun 2007 tentang izin pendirian rumah ibadah di Aceh, serta Qanun Aceh Singkil No 2 Tahun 2007 tentang pendirian Rumah Ibadah. Faktor pendukung dalam meningkatkan toleransi yaitu menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah, kepolisian dan ormas-ormas keagamaan yang ada di Aceh Singkil. Adapun faktor penghambat toleransi yaitu pandangan dan respon pihak terkait terhadap pemerintah dan kurangnya tingkat sosialisasi Pemerintah terhadap toleransi keberagamaan. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah kebijakan Pemerintah Aceh Singkil dalam meningkatkan toleransi antar umat beragama terlaksana dengan baik tetapi pemerintah seharusnya dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah agar tidak terjadi konflik sehingga dapat meningkatkan toleransi.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords: Kebijakan Pemerintah, Toleransi
Subjects: 200 Religion (Agama) > 297 Islam > 2X6 Sosial dan Budaya > 2X6.1 Masyarakat Islam > 2X6.15 Kelompok Sosial
300 Sociology and Anthropology (Sosiologi dan Antropologi) > 320 Political and Government Science (Ilmu Politik dan Pemerintahan)
Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan > S1 Ilmu Administrasi Negara
Depositing User: Yuriska Jufanda
Date Deposited: 24 Feb 2022 03:31
Last Modified: 24 Feb 2022 03:31
URI: https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/20024

Actions (login required)

View Item
View Item