Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa Pulau Siumat Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue

Cut Wahyuni Fitria, 140105121 (2022) Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa Pulau Siumat Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue. Skripsi thesis, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum.

[thumbnail of Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa Pulau Siumat Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue]
Preview
Text (Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa Pulau Siumat Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue)
Cut Wahyuni Fitria, 1401050121, FSH, HTN, 082297519392.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (8MB) | Preview

Abstract

Keberadaan BPD sangat penting dalam mengawasi pengelolaan anggaran pembangunan desa, termasuk Desa Pulau Siumat yang pernah mengalami kasus korupsi dana desa oleh aparaturnya. Rumusan masalah penelitian ini ialah bagaiamana pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan anggaran pembangunan Desa Pulau Siumat dan bagaimana kesesuaian fungsi pengawasan BPD dalam pengelolaan anggaran pembangunan Desa Siumat menurut Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Desa. Metode penelitian ini menggunakan pedekatan deskriptif kualitatif dan jenis penelitian lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan BPD dalam pengelolaan anggaran pembangunan Desa Pulau Siumat Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue dilaksanakan dengan membahas anggaran pendapatan dan belanja Desa Pulau Siumat, menyetujui anggaran pendapatan dan belanja Desa Pulau Siumat dan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaran pembangunan di Desa Pulau Siumat. Pelaksanaan fungsi pengawasan BPD dalam pengelolaan anggaran pembangunan Desa Siumat sudah dijalankan sebagai mana termuat dalam Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Desa, di mana pihan BPD sudah menjalankan fungsinya pengawasannya berupa membahas anggaran pendapatan dan belanja, menyetujui anggaran pendapatan dan belanja gampong, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaran pembangunan Desa. Kesimpulannya ialah pelaksanaan fungsi pengawasan BPD dalam pengelolaan anggaran pembangunan Desa Siumat sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Desa.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: 000 Computer Science, Information and System
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > S1 Tata Negara
Depositing User: Cut Wahyuni Fitria
Date Deposited: 02 Mar 2022 02:19
Last Modified: 02 Mar 2022 02:19
URI: https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/20072

Actions (login required)

View Item
View Item