Kajian Yuridis Kebijakan Wali Kota Banda Aceh dalam Pengelolaan Lahan Bantaran Kali Pasca Penggusuran Dalam Perspektif Milk Al-Daulah (Studi Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala)

Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Aceh adalah salah satu asset negara yang dikelola oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera-I, sehingga banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan hidup yang berada di bantaran kali Krueng Aceh. Pengelolaan lahan bantaran kali merupakan tujuan utama untuk mengantisipasi dalam mengurangi potensi terjadinya banjir. Oleh karena itu penulis ingin meneliti secara terperinci dan mendetail terkait sistem pengelolaan lahan bantaran kali yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dan perspektif milk al-daulah terhadap kebijakan dan pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap lahan bantaran kali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif melalui data primer yang diperoleh dengan penelitian langsung kelapangan (field research) menggunakan teknik wawancara, observasi, serta dokumentasi dan penelitian kepustakaan (library research) dengan cara mengkaji buku-buku serta literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan lahan bantaran kali yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh yaitu pihak pemerintah kota mendirikan bangunan dan disewakan kepada masyarakat yang menjadikan tempat tersebut sebagai lapak kuliner, kemudian pihak penyewa membayar uang sewanya melalui kantor dinas pariwisata. Pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah kota banda aceh terhadap lahan bantaran kali krueng Aceh telah sesuai dengan konsep milk al-daulah dan tidak bertentangan dalam hukum Islam, pihak pemerintah telah melakukan penerapan terhadap penataan ulang bantaran kali krueng Aceh dengan mengadakan kegiatan pengawasan dan penetapan kebijakan mengenai tindakan lebih lanjut terhadap penggunaan tanah milik negara.