Penegakan Hukum Tindak Pidana Money Politic Dalam Pemilihan Umum Legeslatif Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah

Sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) amandemen IV yang menyebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum”, sebagai negara hukum, sebagaimana juga tercermin dalam UUD 1945, maka dalam penyelenggaraan pemilu yang tercermin di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945: “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.”Tidak hanya dalam Undang-Undang Praktek Money Politic tersebut di larang bahkan di dalam Hukum Islam juga mengatur tentang Politic.Jadi berdasarkan ketentuan yang sudah dijelaskan , bisa dikatakan bahwa money politic dilarang keras dalam Undang-Undang dan juga dalam hukum Islam.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi. ada beberapa faktor yang meyebaban masyarakat di Kampung Desa Bale Atu ini melakukan tindak pidana money politic yaitu adalah faktor kebiasaan yang sudah menjadi budaya pada saat pemilu, kemudian kemiskinan, dan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik.