Perlindungan Hukum Terhadap Jaminan Sosial Tenaga Kerja Outsourcing ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan (UP3) Merduati, Banda Aceh)

Setiap tenaga kerja baik tenaga kerja tetap maupun tenaga kerja outsourcing mempunyai hak dan kewajiban yang sama, salah satunya adalah hak untuk mendapatkan perlindungan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Adapun rumusan masalah yang digunakan adalah bagaimana pelaksanaan jaminan sosial bagi tenaga kerja outsourcing di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan (UP3) Merduati, Banda Aceh dan bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap pelaksanaan jaminan sosial bagi tenaga kerja outsourcing di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan (UP3) Merduati, Banda Aceh. Dalam penelitian ini penulis melakukan pendekatann penelitian yuridis empiris yaitu pendekatan yang menggunakan bahan-bahan hukum yang menekankan pada pelaksanaan Peraturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jenis metode penelitian deskriptif analisis yaitu metode yang mendeskripsikan tentang perlindungan hukum terhadap jaminan sosial tenaga kerja outsourcing di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan (UP3) Merduati, Banda Aceh. Sumber dara data yang digunakan berupa narasumber (informasi), dokumen dan buku. Teknik pengumpulan yang digunakan adalah observasi di lingkungan PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan dan Pelanggan (UP3) Merduati, Banda Aceh, wawancara dengan 5 orang narasumber, dokumensi yang berupa dokumen dan foto, populasi dan sampel yang digunakan adalah 3 orang tenaga kerja outsourcing dari 396 orang. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa jaminan sosial tenaga kerja outsourcing diberikan oleh Perusahaan Penyedia Jasa bukan oleh PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan dan Pelangganan (UP3) Merduati, Banda Aceh. Adapun jaminan sosial yang diterima oleh tenaga kerja outsourcing yaitu: jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan, jaminan kecelakaan dan jaminan kematian. Sedangkan untuk jaminan hari tua dan jaminan pensiun tenaga kerja outsourcing tidak ada, karena sudah dibayarkan setiap bulannya dalam bentuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).