Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Tengah Nomor: 85/Pdt.P/2012/Ms-Tkn)

Perkawinan dibawah umur merupakan suatu fenomena yang sering terjadi pada masyarakat Indonesia. Hampir setiap wilayah memiliki potensi dan faktor-faktor tersendiri dalam mendorong tumbuh fenomena ini. Dalam hal ini dapat dilihat pada putusan Nomor :85/Pdt.P/2012/Ms-Tkn tentang dispensasi perkawinan anak di bawah umur di Mahkamah Syar’iyah Aceh Tengah. Dalam putusan tersebut majelis hakim mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan anak di bawah umur. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya permohonan dispensasi perkawinan anak di bawah umur dan sekaligus menjelaskan dasar hukum majelis hakim mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan dimaksud pada putusan Nomor
:85/Pdt.P/2012/Ms-Tkn. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian perpustakaan (library research). Penelitian ini bersifat kualitatif yang bertujuan untuk memaparkan dan menganalisa permasalahan-permasalahan terhadap putusan Nomor :85/Pdt.P/2012/Ms-Tkn Mahkamah Syar’iyah Aceh Tengah. Disamping ini juga didukung oleh data primer yaitu putusan Nomor :85/Pdt.P/2012/Ms-Tkn, Undang-Undang dalam penelitian ini. Disamping itu juga di dukung oleh data sekunder berupa jurnal hukum, majalah, serta buku yang relevan dengan skripsi ini. Teknik mengumpulkan data dilakukan dengan cara pengumpulan data primer berupa putusan dan melakukan analisis terhadap data primer terlebih dahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab pemohon melakukan permohonan dispensasi perkawinan pada putusan Nomor :85/Pdt.P/2012/Ms- Tkn dikarenakan kedua pasangan telah menjalin hubungan/telah pacaran selama 2 tahun, telah melakukan peminangan, keduanya sudah sulit untuk dipisahkan, telag baliqh, penolakan PPN/KUA, dan kedunya tidak ada larangan untuk menikah. Adapun yang menjadi dasar hukum pertimbangan majlis hakim Aceh Tengah dalam putusan tersebut di samping faktor-faktor penyebab pemohon melakukan permohonan dispensasi perkawinan anak di bawah umur dimaksud, juga didasarkan kepada qaidah fiqhiyyah yang menyatakan menolak kemudharatan lebih diutamakan dari pada mewujudkan mashlahah.