Implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penertiban Hewan (Studi Kasus di Kota Banda Aceh)

Penertiban hewan adalah suatu tindakan pengamanan untuk mengamankan hewan yang berkeliaran agar tidak menganggu ketentaraman dan ketertiban umum. Di dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penertiban Hewan dijelaskan bahwa pemeliharaan hewan ternak dalam kota, harus mengikuti prosedural yang ditetapkan. Namun pada kenyataannya masih terdapat pemelihara ternak yang tidak mematuhi prosedur yang berlaku serta membiarkan hewan ternaknya berkeliaran. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana implementasi penertiban hewan di Kota Banda Aceh dan apa faktor penghambat penertiban hewan di Kota Banda Aceh. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode penelitian yuridis empiris. Karena data yang diperoleh dari penelitian berupa wawancara dengan pihak yang berkaitan serta data yang bersumber dari perpustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Penertiban Hewan di Kota Banda Aceh belum terlaksana secara efektif. Karena masih terdapat hewan ternak yang berkeliaran dan dilepaskan pada tempat-tempat yang dilarang dalam peraturan. Yang disebabkan oleh tiga faktor, yakni faktor, ketidaktegasan dari aparat penegak hukum, batas teritorial di Kota Banda Aceh, dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Sehingga menyebabkan penegakan hukum tidak berjalan dengan semestinya. Hingga saat ini implementasi penertiban hewan di Kota Banda Aceh belum maksimal dan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pun belum menyeluruh hingga ke pinggiran kota. Maka diharapkan kepada aparat penegak hukum agar memperluas wilayah pengawasan hingga pinggiran kota, memiliki komitmen yang nyata dalam melaksanakan peraturan yang ada serta, memberikan dukungan kepada pemelihara ternak dengan menyediakan lahan dan anggaran.