Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Kepentingan Hak Asuh Anak (Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan Nomor 173/Pdt.G/2020/Ms.Ttn)

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan gugatan Penggugat yaitu ibu dengan dalil gugatan bahwa anak tersebut telah diambil oleh ayahnya (Tergugat) tanpa memberi kabar kepada si ibu. Dalam persidangan, ayah juga melakukan gugatan balik dengan dalil bahwa ibu tidak layak mengurus anak karena mempunyai sifat tercela atau lainnya. Jika dilihat dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Namun pada putusan nomor 173/Pdt.G/2020/Ms.Ttn, majelis hakim memberi putusan yang menolak gugatan tersebut. Dengan begitu, hak dan kepentingan anak tersebut seperti terabaikan dan tidak memiliki status hukum pemegang hak asuh yang sah untuk menjamin pemenuhan hak-haknya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim Mahkamah Syar’iyah yang menolak gugatan Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi terhadap perkara hak asuh anak Nomor 173/Pdt.G/2020/Ms.Ttn dan mengapa hakim tidak memberikan putusan untuk menetapkan status hak asuh anak di bawah asuhan ayahnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data melalui penelitian field research dan library research. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penolakan gugatan yang diputuskan majelis hakim pada perkara Nomor 173/Pdt.G/2020/Ms.Ttn karena kedua belah pihak tidak dapat membawa alat bukti yang cukup atau tidak dapat memenuhi batas minimal pembuktiannya. Jika majelis hakim tetap memberi putusan hak asuh anak kepada salah satu pihak, maka majelis hakim dapat disebut sebagai Unprofessional Conduct yaitu tindakan yang tidak professional maka putusan tersebut batal demi hukum dan hakim juga akan mendapatkan sanksinya dari Mahkamah Agung.