Analisis Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender (Studi Implementasi Perwal Kota Banda Aceh Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah)

Rendahnya cakupan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang di implementasikan Organisasi Perangkat Daerah masih menjadi isu strategis di Aceh pada umumnya dan Banda Aceh khususnya. PPRG merupakan instrumen untuk mengatasi adanya kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. Jika implementasi kebijakan PPRG pada setiap SKPK ini cakupannya masih kurang, maka pembangunan yang berperspektif gender tidak bisa diwujudkan dengan baik. Tujuan penelitian ini yaitu untuk melihat dan mendapatkan informasi tentang bagaimana proses dan mekanisme Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender, serta mengetahui apa saja hal yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender bagi SKPK yang ada di lingkungan Kota Banda Aceh berdasarkan Pewal Kota Banda Aceh No. 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan PPRG bagi SKPK. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengkaji data primer yang diperoleh dari penelitian secara langsung ke lapangan menggunakan teknik wawancara dan observasi, dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan PPRG baru diawali dengan dikeluarkannya kebijakan, penyediaan data terpilah dan panduan teknis. Selain itu, implementasi PPRG pada SKPK di lingkungan Kota Banda Aceh baru sampai pada tahap sosialisasi dan pendampingan penyusunan PPRG saja yang menghasilkan contoh GAP dan GBS dimana dua hal tersebut merupakan alat untuk pengintegrasian gender dalam dokumen perencanaan SKPK. Selain itu dalam pelaksanaan PPRG ini masih terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat mulai dari keterbatasan SDM, keterbatasan anggaran, tidak ada sistem punishment, mutasi pegawai hingga perubahan nomenklatur. Dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi PPRG berdasarkan Perwal No.18 Tahun 2018 di SKPK Kota Banda Aceh masih belum berjalan secara maksimal dan perlu adanya upaya lebih lanjut untuk meminimalisir faktor penghambat implementasi kebijakan terkait PPRG tersebut.