Penguatan Majelis Hakim Terhadap Hak Perwalian Anak

Apabila seseorang wali yang melalaikan dan menyalahgunakan kekuasaannya. Maka kekuasaannya sewaktu-waktu dapat dicabut oleh Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah. Pernyataan pencabutan hak tersebut harus dinyatakan secara jelas dalam suatu putusan sebagaimana didasarkan Pasal 109 KHI. Sebagaimana kewajiban seorang wali yaitu; merawat, mendidik si anak dengan sebaik-baiknya, mewakili si anak di luar atau di dalam pengadilan dalam segala tindak perdata dan dalam hal lainnya. Dalam putusan Majelis Hakim di Mahkamah Syar’iyah Suka Makmue masih memberikan hak perwalian anak kepada wali yang meyalahgunakan kekuasaannya dengan I’tikad tidak baik. Oleh sebab itu penulis skripsi ingin mengetahui bagaimana dasar pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Suka Makmue memberikan hak perwalian anak tersebut kepada wali yang telah menyalahgunakan kekuasaannya dan bagaimana penguatan majelis hakim terhadap permohonan pencabutan hak perwalian anak tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis normative yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian yang ditemukan ialah pertimbangan Hakim Mahkamah Syar’iyah Suka Makmue tetap memberikan hak perwalian anak kepada wali tersebut didasari atas Hakim merujuk pada pasal 49 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jika dilihat dari penguatan yang diberikan hakim dengan mengkaji dan memahami setiap alat bukti yang diberikan oleh penggugat dan tergugat, putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah sudah tepat dalam memberikan hak perwalian anak kepada wali (ibu), serta memberikan penguatan terhadap perkara permohonan pencabutan tersebut bagi pihak tergugat agar tetap memiliki hak perwaliannya dan dikarenakan penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tergugat telah\ melalaikan kewajibannya dan beri’tikad tidak baik dengan tetap mengutamakan\ kemaslahatan pendidikan si anak dikarenakan si wali lebih berhak dan iamerupakan ibu kandungnya.