Peran Pemerintah Aceh Dalam Menyelamatkan Usaha Pedagang Kaki Lima Di Era Pandemi Covid-19 (Analisis Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)

Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya dampak negatif bagi sektor ekonomi para pedagang kaki lima selama masa pandemi Covid-19. Untuk menyelamatkan usaha para pedagang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang kebijakan pemerintah Aceh untuk menyelamatkan usaha pedagang kaki lima yang ditinjau melalui perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dan kepustakaan. Hasil penelitian menyatakan bahwa Pandemi Covid-19 sangat memberikan dampak negatif terhadap perekonomian pedagang kaki lima. Hal ini dikarenakan, pendapatan para pedagang kaki lima selama pandemi Covid-19 mengalami penurunan secara signifikan yang dapat disebabkan karena kurangnya jumlah pembeli selama pandemi Covid-19. Dengan kurangnya jumlah pembeli ini menyebabkan para pedagang kaki lima hanya mendapatkan jumlah pendapatan yang sedikit dan bahkan sampai tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Kebijakan yang diberikan oleh pemerintah Aceh kepada pedagang kaki lima untuk menyelamatkan usahanya adalah dengan memberikan sosialisasi kepada para pedagang kaki lima untuk berjualan sesuai dengan protokol kesehatan, memberikan BLT kepada masyarakat yang kurang mampu termasuk pula bagi keluarga pedagang kaki lima yang membutuhkan dan merealisasikan bantuan lainnya dalam bentuk lain seperti menyalurkan bantuan sembako bagi kepala keluarga yang kurang mampu termasuk kepada pedagang kaki lima. Kebijakan pemerintah Aceh dalam menyelamatkan usaha pedagang kaki lima tersebut telah sesuai dengan perspektif ekonomi syariah yang mana dalam hukum ekonomi syariah menganut prinsip pendistribusian pendapatan yang artinya pemerintah selaku unsur penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat bertugas untuk menyalurkan dana bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan termasuk pula kepada pedagang kaki lima di masa Covid-19.