Pelaksanaan Qanun Kota Banda Aceh No. 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus di Kawasan Wisata Kota Banda Aceh)

Maura Anindita, 170106027 (2021) Pelaksanaan Qanun Kota Banda Aceh No. 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus di Kawasan Wisata Kota Banda Aceh). Skripsi thesis, UIN Ar-Raniry.

[thumbnail of Qanun Kota Banda Aceh No. 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan  Pembinaan Pedagang Kaki Lima]
Preview
Text (Qanun Kota Banda Aceh No. 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima)
Maura Anindita, 170106027, FSH, IH, 082276331738.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (6MB) | Preview

Abstract

Pedagang kaki lima di perkotaan sering sekali menimbulkan berbagai macam permasalahan yang berkaitan dengan tatanan dan ketertiban di perkotaan. Oleh karena itu Pemerintah Kota Banda Aceh telah membuat Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Ada dua pertanyaan penelitian dalam skripsi ini, pertama bagaimana pelaksanaan Qanun Kota Banda Aceh No. 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di kawasan wisata Kota Banda Aceh. Kedua bagaimana bentuk pelanggaran dan penerapan sanksi bagi pelanggar Qanun No. 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Metode penelitian dalam skripsi ini ialah Field Research (Penelitian Lapangan/Yuridis Empiris). Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait serta data melalui sumber kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa, pertama pelaksanaan Qanun Kota Banda Aceh tentang PKL belum berjalan efektif sesuai dengan yang diatur dalam Qanun maupun Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh. Karena masih banyak para pedagang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti berjualan di badan jalan, berjualan di atas trotoar dan sebagainya. Kedua, sanksi yang diterapkan juga tidak sesuai dengan yang diatur dalam Qanun, tindakan yang dilakukan hanyalah berupa pembinaan dan peneguran secara lisan maupun tertulis. Diharapkan agar pemerintah dapat segera melakukan penataan ulang dan juga bagi aparat dapat menerapkan sanksi yang akan menimbulkan efek jera dikemudian hari.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: 300 Sociology and Anthropology (Sosiologi dan Antropologi) > 340 Law/Ilmu Hukum
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User: Maura Anindita Maura
Date Deposited: 08 Apr 2022 02:52
Last Modified: 08 Apr 2022 02:52
URI: https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/20571

Actions (login required)

View Item
View Item