Problematika Penegakan Qanun Jinayat di Aceh

Munculnya Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat, antara lain menyebutkan bahwa pencambukan dilakukan di lembaga pemasyarakatan, atau rumah tahanan negara, atau cabang rumah tahanan negara wilayah Aceh. Pergub ini mendapat protes keras dari berbagai kalangan, sehingga perlu dilakukan penelitian lapangan di dua kabupaten/kota yaitu Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Sabang untuk melihat berbagai kendala pelaksanaannya. Di samping itu munculnya fenomena dalam masyarakat yang menyelesaikan banyak perkara yang mestinya dituntut dengan Qanun Jinayat, tetapi diselesaikan dengan peradilan adat atau musyawarah di desa. Ini dinilai penting karena terkait dengan masalah kepastian hukum dan tujuan penerapan Qanun Jinayat di tengah masyarakat. Hasil penelitian ditemukan bahwa problematika penerapan Qanun Jinayat tidak hanya terkait dengan perbedaan pemahaman aparatur penegak hukum dan tokoh adat terhadap Qanun Jinayat, baik materi maupun formil, tetapi juga terkait dengan banyak hal lain, misalnya anggaran, sarana prasarana, dan kepentingan pemerintah khusus kabupaten/kota.