Penyelesaian Sengketa Tanah Terkait Kepemilikan Hak Atas Tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional

penyelesaian sengketa pertanahan di Desa Berabung, Kecamatan Darussalam oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Aceh Besar sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai fungsi Kantor Pertanahan Aceh Besar dan apakah hasil penyelesaian sengketa pertanahan di Desa Berabung, Kecamatan Darussalam dapat dijadikan dasar pemberian hak milik. Jenis penilitian ini termasuk jenis hukum normatif yang bersifat preskriptif. Data penilitian ini menggunakan bahan hukum, bahan hukum dikumpulkan dengan teknik studi Kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah silogisme deduksi dengan metode interpretasi bahasa dan interpretasi sistematis, dengan aturan-aturan hukum mengenai pertanahan dipandang sebagai premis mayor, dan premis minornya berupa fakta yuridis, yaitu penyelesaian sengketa pertanahan dan hasil penyelesaian sengketa pertanahan sebagai dasar pemberian hak milik. Dari hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan landasan hukum oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Aceh Besar dalam menyelesaikan sengketa pertanahan di Desa Berabung,Kecamatan Aceh Besar yakni pasal 2 dan pasal 3 huruf n Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, pasal 54 huruf c peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan Nasional. Hasil dari pada penyelesaian sengketa pertanahan oleh Kantor Pertanahan Aceh Besar ini dapat dijadikan dasar pemberian hak milik kepada okupusan tanah di Desa Berabung, Kecamatan Darussalam setelah ditindak lanjuti dengan pembuatan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah.