Disparitas Penerapan Qanun Acara Jinayah Nomor 7 Tahun 2013 dengan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 (Studi Kasus di Kabupaten Aceh Besar)

Pelaksanaan eksekusi ‘uqubat cambuk merupakan salah satu bentuk penerapan Syariat Islam di Aceh yang diatur dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah. Dewasa ini pelaksanaan eksekusi ‘uqubat cambuk di tempat terbuka mengalami perubahan norma. Perubahan norma tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayah yang menertibkan pelaksanaannya ke Lembaga Pemasyarakatan/ Rutan/Cabang Rutan. Aturan ini telah diterapkan oleh beberapa Kabupaten/Kota lain seperti Kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh Barat, Aceh Jaya, dan Kota Takengon. Di Kabupaten Aceh Besar peraturan gubernur ini masih diabaikan. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini meliputi bagaimana aturan tempat eksekusi hukuman cambuk dalam Qanun Acara Jinayah dan Peraturan Gubernur serta mengapa Pemerintah Kabupaten Aceh Besar masih melakukan cambuk di tempat terbuka dan bagaimana realita di lapangan. Untuk menjawab hal tersebut peneliti menggunakan pendekatan metode kualitatif yaitu menekankan analisisnya pada dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah dengan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library research). Dari hasil penelitian ditemukan bahwa aturan tempat eksekusi hukuman cambuk sebelumnya diatur di tempat terbuka dalam Pasal 262 Qanun Acara Jinayah, kemudian mengalami perubahan norma yang diatur dalam Pasal 30 Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018. Alasan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar memilih menerapkan pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk di tempat terbuka setelah terbitnya pergub ini berlandaskan 4 faktor. Pertama, efek jera yang ditimbulkan lebih efektif pada pelaku jarimah; kedua, pembelajaran bagi masyarakat yang menyaksikan hukuman cambuk; ketiga, kegiatan sosialisasi terhadap peraturan gubernur belum dilakukan kepada masyarakat; keempat, fasilitas lapas yang tidak memadai. Dari alasan tersebut yang menyebabkan disparitas penerapan tempat eksekusi hukuman cambuk di wilayah Aceh Besar.