Aceh, Qanun and National Law: Study on Legal Development Orientation

Ridwan Nurdin, 2003076502 (2020) Aceh, Qanun and National Law: Study on Legal Development Orientation. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 4 (1). pp. 107-131. ISSN 2549-3132

[thumbnail of Artikel ini membahas tentang kesesuaian Qanun Aceh dengan Hukum Nasional terkait dengan Hierakisitas  peraturan perundang-undangan di Indonesia.] Text (Artikel ini membahas tentang kesesuaian Qanun Aceh dengan Hukum Nasional terkait dengan Hierakisitas peraturan perundang-undangan di Indonesia.)
1_Aceh, Qanun and National Law_ Study on Legal Development Orientation.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (4MB)

Abstract

Penelitian ini ingin mengkaji kesesuaian Qanun Aceh dengan Hukum Nasional terkait dengan Hierakisitas peraturan perundang-undangan di Indonesia. Secara teori memungkin bahwa Pemerintah Aceh dapat membangun hierarkisitasnya sendiri yang tidak sama dengan Pemerintah Pusat. Hal ini dikarenakan kewenangan Qanun Aceh yang tidak sama dengan Peraturan Daerah secara prinsip namun hierarkisitas yang dibangun tetapi mengacu norma dasar konstitusi Indonesia. Ada dua fokus yang menjadi fokus dipenelitian ini. Pertama, bagaimanakah karakter Qanun Aceh sebagai payung hukum dalam pelaksanaan Aceh pasca otonomi dan Aceh pasca damai? Kedua, bagaimanakah masa depan hukum di Aceh dalam kajian orientasi pengembangan hukum?. Hasil dari penelitian pertama, karakter Qanun Aceh sebagai payung hukum dalam pelaksanaan Aceh pasca otonomi dan Aceh pasca damai diharapkan dapat membangun Aceh lebih baik lagi karena hadirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 menjadi harapan baru bagi masyarakat Aceh itu sendiri khususnya di bidang syariah Islam. Kedua, masa depan hukum di Aceh dalam kajian orientasi pengembangan hukum, sangat berkembang mulai dari membuat norma baru dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, karena pengaturan hukum jinayah di Aceh secara mutlak dan secara teks hukum diberikan peluang untuk membuat sanksi baru yang tidak harus mengacu kepada KUHP atau KUHAP

Item Type: Article
Subjects: 200 Religion (Agama) > 297 Islam > 2X4 Fiqih > 2X4.5 Hukum Pidana Islam (Jinayat)
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > S1 Hukum Ekonomi Syariah
Depositing User: Ridwan Nurdin
Date Deposited: 13 Jul 2022 05:02
Last Modified: 13 Jul 2022 05:02
URI: https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/20936

Actions (login required)

View Item
View Item