Lembar Hasil Peer Review Artikel Kedudukan Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia

Aceh justru telah melahirkan sebuah KUHP versi Aceh yang lumrah disebut Qanun Jinayat Aceh pada 2014 silam, di tengah pembicaraan tentang Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Nasional. Sebagai bagian dari wilayah Indonesia, keadaan demikian menimbulkan polemik terjadinya perbedaan (dualisme) hukum antara Aceh dan wilayah lain di Indonesia dalam menanggulangi kejahatan. Dinamika pemidanaan itulah yang menjadi fokus dalam artikel ini. Penelitian ini menunjukkan adanya keunikan dalam Qanun Jinayat Aceh yang patut dijadikan stimulus bagi pembangunan hukum pidana nasional. Di samping itu, reorientasi pemidanaan di Aceh patut menjadi agenda lain demi terintegrasinya Aceh ke dalam sistem hukum pidana nasional. Keistimewaan tidak harus dimaknai sebagai pembeda, melainkan penguat bagi kesatuan sistem hukum di mana Qanun Jinayat Aceh merupakan bagian dari sub-sistem hukum pidana tersebut.