Tinjauan Siyasah Asy-Syar’iyah Terhadap Upaya Pemerintah dalam Menata Rumah Tahanan Negara: Studi Kasus di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh

Kondisi jumlah tahanan di seluruh wilayah di Indonesia seringkali mengalami overcrowded, persoalan overcrowded Rumah Tahanan menjadi sebuah fenomena umum di Indonesia. Kenyataan ini juga dapat dilihat di Rumah Tahanan Kelas IIB Banda Aceh berada dalam over kapasitas. Berdasarkan permasalahan sebelumnya, maka terdapat beberapa masalah yang hendak didalami dalam penelitian ini dengan rumusan masalah yaitu sebagai berikut: pertama bagaimanakah upaya pemerintah dalam menata Rumah Tahanan negara Kelas IIB Banda Aceh, kedua bagaimana dampak over kapasitas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh, dan bagaimana tinjauan siyasah asy-syar’iyah terhadap penataan Rumah Tahanan negara Kelas IIB Banda Aceh? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian telah penulis lakukan merujuk kepada upaya pemerintah dalam menata rutan untuk meminimalisir over kapasitas ada empat langkah, yaitu pertama memindahkan tahanan Rutan dalam Lapas Kelas IIA Banda Aceh, kedua melaksanakan program pembinaan berkelanjutan, terdiri dari pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, cuti mengunjungi keluarga, ketiga dengan asimilasi, serta keempat dengan proses pengaturan tahanan dengan kapasitas ruangan. Dampak over kapasitas ini bukan hanya dialami warga binaan, tetapi kepada para petugas. Di antara dampak bagi petugas adalah kesulitan memberikan pelayanan dan penjagaan warga, pemantauan yang dilakukan petugas cukup ekstra karena jumlah petugas relatif sedikit, sulit untuk menjangkau semua warga binaan, dan alat pantau cctv masih sangat sedikit. Adapun dampak over kapasitas kamar tahanan sempit, dampak bagi kesehatan, jumlah fasilitas rutan relatif masih kurang dan dampak adanya saluran pembuangan yang macet karena seringnya penggunaan fasilitas tersebut. Menurut siyasah syar’iyah, pemerintah terkait memiliki wewenang untuk mengatur, menetapkan kebijakan apapun untuk tujuan menciptakan aspek kemanfaatan dan kemaslahatan masyarakat. Kaitannya dengan wewenang pemerintah di dalam penataan rutan idealnya dilaksanakan untuk tujuan kemaslahatan warga binaan.