Analisis Praktik akad Murābahah Pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di UPK Syari’ah Lembah Sigupai Menurut Hukum Ekonomi Syari’ah

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Syari’ah Kecamatan Lembah Sabil merupakan lembaga alternatif dalam memberikan pemodalan kepada masyarakat secara berkelompok, pada UPK ini akad yang digunakan pada kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) adalah dengan menggunakan akad murābahah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme simpan pinjam perempuan (SPP) pada UPK syari’ah kecamatan lembah sabil, mengetahui praktik akad murābahah pada kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) pada UPK syari’ah kecamatan lembah sabil, dan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syari’ah terhadap praktik akad murābahah pada kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) pada UPK syari’ah kecamatan lembah sabil. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, serta menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dan penelitian perpustakaan (ibrary research). Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa mekanisme simpan pinjam perempuan (SPP) pada UPK syari’ah kecamatan lembah sabil di lakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut: tahap pembinaan kelompok, tahap pengajuan proposal, tahap penyeleksian, tahap pencairan pinjaman, dan tahap pengembalian pinjaman. Kemudian praktik akad murābahah pada kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) pada UPK syari’ah belum mempergunakan modal dana pinjaman tersebut sesuai dengan isi permohonan yang tertera dalam proposal, berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syari’ah dari segi praktik akad murābahah pada kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) belum sesuai dengan konsep muamalah dikarenakan barang yang ditransaksikan belum sepenuhnya milik UPK, sementara keuntungan dari barang yang ditransaksikan sudah ditentukan sebesar 1% tiap bulannya. Diharapkan kepada pihak UPK syari’ah kecamatan lembah sabil agar menerapkan sistem syari’ah dengan sebaik-baiknya, dan kepada pihak peminjam agar dana yang diberikan oleh pihak UPK dialokasikan untuk keperluan produktif bukan untuk keperluan konsumtif lainnya.