Konsep Takharuj Dalam Pembagian Warisan di Aceh (Studi di Kabupaten Aceh Utara dan Lhokseumawe)

Pembagian warisan telah ditentukan besarnya bagian masing- masing ahli waris dalam syariat Islam. Namun pratiknya dalam sebahagian masyarakat Aceh pembagian warisan dilakukan secara kesepakatan para ahli waris dengan tidak mengikuti ketentuan harfiah dalam al-Qur’an. Inilah yang menjadi latar belakang disertasi ini yang mengkaji “Konsep Takharuj Dalam Pembagian Warisan di Aceh”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Dari hasil penelitian ditemukan pembagian warisan secara konsep takharuj. Para ahli waris yang berhak menerima harta warisan terlebih dahulu ditentukan besar bagian masing-masing. Pihak ahli waris yang keluar ditetapkan besar bagiannya dari harta warisan. Bagian ahli waris yang keluar dibayar atau ditebus oleh ahli waris yang tidak mengundurkan diri. Sisa yang dijadikan tebusan, dibagi oleh ahli waris yang tidak keluar menurut besar bagian masing-masing. Takharuj boleh dilakukan dari awal sebelum pembagian warisan dilakukan, hanya ahli waris yang keluar perlu mengetahui berapa bagian menjadi haknya, artinya ahli waris yang keluar boleh melepaskan haknya dari mengambil harta warisan, kemudian memberikan kepada siapa yang dikehendakinya secara hadiah maupun sedekah. Pembagian warisan secara takharuj dibenarkan oleh Syara’. Faktor yang mempengaruhi pembagian warisan secara kesepakatan ahli waris adalah adat dan reusam, di masyarakat Aceh kebiasaannya yang menjaga dan merawat pewaris pada masa tua dan sakitnya adalah ahli waris perempuan, perempuan juga bekerja seperti halnya laki-laki dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, banyak tidaknya harta pusaka, banyaknya ahli waris yang ditinggalkan, sebahagian ahli waris sudah mapan dari segi ekonomi, masih hidupnya salah seorang orang tua dari ahli waris, ada ahli waris yang masih kecil, dalam pendidikan, dan belum berkeluarga. Disarankan kepada ahli waris yang membagi warisan di gampong secara takharuj atau kesepakatan ahli waris, sebaiknya dikuatkan dengan penetapan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyyah.