Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Fiqih Siyasah

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang merupakan pesta demokrasi bagi masyarakat daerah provinsi, kabupten/kota tahun 2020 sampai 2021 mengalami perbedaan dari tahun sebelumnya, di mana pemilihan kepala daerah pada tahun 2020-2021 terjadi pada masa pandemi Covid-19. Kajian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan sebagai berikut: pertama, bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang penundaan pemilihan kepala daerah terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada masa pandemi Covid-19. Kedua, bagaimana faktor-faktor terjadinya pelaksanaan pemilihan kepala daerah dibeberapa daerah pada masa pandemi Covid-19. Ketiga, bagaimana analisis fiqih siyasah terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada masa pandemi Covid-19? Metode penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif/dokrinal, adapun jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa. Pertama, tinjauan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang penundaan pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota karna fator non alam, non alam disini dapat digolongkan kepada pandemi Covid-19. Pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 terdapat ketentuan mengenai pemilihan lanjutan atau susulan tertera pada pasal 120, yang ditentukan sendiri oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum). Kedua, faktor-faktor terjadinya pelaksanaan dan penundaan pemilihan kepala daerah dibeberapa provinsi, kabupaten/kota. Penundaan tersebut bukan terjadi tanpa sebab karena KPU dan pemerintah menimbang pelaksanaan Pilkada pada beberapa daerah provinsi, kabupaten/kota pada masa pandemi. Sehingga dapat dikatakan bahwa daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah tersebut berada pada zona warna hijau atau aman dari penularan dan infeksi Covid-19. Ketiga, analisis fiqih siyasah terhadap pelaksanaan pemiihan kepala daerah pada masa pandemi Covid-19, dari tinjauan fiqih siyasah yang menggunakan kaidah dalam konteks pentingnya pemilihan kepala daerah tersebut “jika tidak bisa dijalankan seluruhnya secara sempurna, maka tidak harus ditinggal seluruhnya”.