Peran UPTD PPA Aceh Dalam Pemberian Pendampingan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan (Studi Putusan Nomor 21/Jn/2020/Ms.Jth)

Kasus-kasus pemerkosaan bukan hanya sering dialami oleh orang dewasa namun tidak sedikit korbannya justru anak-anak. Anak korban pemerkosaan perlu mendapat pendampingan untuk tujuan memulihkan dan menimalisir terjadinya kerusakan mental dan psikisnya. Realisasi pentingnya pendampingan, pemerintah telah membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Kedudukan UPTD PPA Aceh secara khusus sangat penting. Hal tersebut penting karena banyaknya kasus-kasus kekerasan seksual dalam bentuk tindakan pemerkosaan terhadap anak. Kasus anak yang tercatat di UPTD PPA Aceh sepanjang tahun 2018, kasus pemerkosaan terhadap anak berjumlah 21 kasus, tahun 2019 berjumlah 29 kasus, dan sepanjang tahun 2020 berjumlah 25 kasus. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, bagaimana peran UPTD PPA Aceh dalam pelaksanaan pendampingan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan, dan bagaimana pendampingan hukum yang dilakukan UPTD PPA Aceh pada anak korban pemerkosaan dalam perkara putusan Nomor 21/Jn/2020/Ms.Jth. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian UPTD PPA Aceh berperan mendampingi dan menangani korban pemerkosaan dalam proses di kepolisian sampai tingkat ke pengadilan agar terpenuhi hak-haknya dalam mendapatkan keadilan. Namun dalam menjalankan peran tersebut UPTD mengalami beberapa kendala terkait dengan fasilitas sarana dan prasarana pendukung kegiatan, anggaran UPTD yang terbatas. Kemudian belum tersedianya layanan rumah aman. Pendampingan hukum yang dilakukan UPTD PPA Aceh pada anak korban pemerkosaan dalam perkara putusan Nomor 21/Jn/2020/Ms.Jth belum efektif. Hal ini dikarenakan anak dibiarkan begitu saja tanpa adanya advokasi pendampingan yang diberikan pada korban. UPTD juga tidak memberikan perlindungan terhadap anak dengan ditempatkan ditempat yang aman (rumah aman) agar tidak terjadinya intervensi dari pihak keluarga yang dapat mengancam anak secara psikis.