Peran Pemerintah Daerah dalam Memberikan Perlindungan terhadap Psikis Anak Broken Home dalam Konsep Ḥaḍānah (Studi Kasus di Kecamatan Tapaktuan Aceh Selatan)

Masalah sosial anak masih menjasi isu yang sering mendapat perhatian berbagai pihak. Keikutsertaan pemerintah dalam mengatasi masalah sosial anak melalui perlindungan anak menjadi sangat dibutuhkan. Salah satu kriteria masalah sosial anak adalah anak-anak broken home. Kondisi keluarga broken home berdampak kepada psikis anak sebagaimana terjadi pada anak broken home di Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan. Dalam penelitian ini, pokok masalah yang diajukan ialah bagaimana peran pemeritah daerah dalam memberi perlindungan kepada anak broken home di Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, dan bagaimana tinjauan konsep hadhanah terhadap peran pemerintah dalam memberi perlindungan bagi anak broken home? Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif, dengan pendekatan studi lapangan, adapun jenis penelitian ini adalah deskriptif-analis. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah di dalam memberikan perlindungan kepada anak broken home dilakukan oleh Dinas Sosial., berupa proses home visit. Apabila saudara atau keluarga inti anak tidak bersedia mengasuh anak karena alasan yang rasional, misalnya biaya dan kendala lainnya, maka pemerintah mengarahkannya untuk dititipkan ke Panti Asuhan. Jikan anak masih dapat diasuh keluarga, namun anak mengalami trauma, maka dilakukan pendampingan, memberikan bantuan hukum, dan pemulihan psikis. Kondisi psikis anak broken home di Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan dari tujuh kasus yang ditemukan memiliki kondisi psikis yang berbeda-beda. Dari tujuh kasus yang ditemukan lima anak broken home lebih pemurung, satu anak cenderung aggressive, bahkan dianggap anak nakal, tidak penurut dan mengganggu teman-temannya, satu anak mengalami depresi berat hingga gila. Dilihat dari konteks hukum hadhanah, peran pemerintah tersebut bukan termasuk hadhanah, karena hadhanah berlaku hanya pada keluarga anak. Adapun peran pemerintah termasuk pada hukum perlindungan anak. Peran pemerintah daerah oleh Dinas Sosial relatif cukup mampu memberi aspek perlindungan terhadap anak, terutama dalam hal perlindungan psikis.