Pelaksanaan Persidangan Secara Teleconference Selama Pandemi Covid-19 Dalam Mencapai Keadilan (Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Kelas I-A)

Persidangan merupakan suatu upaya untuk mencari keadilan dalam setiap persoalan-persoalan hukum di Indonesia. Sejak Covid-19 mulai mewabah di Indonesia pada awal maret 2020, pemerintah memberlakukan PSBB diseluruh Indonesia guna memutus mata rantai penyebaran, hal ini membuat Mahkamah Agung mengeluarkan kebijakan melalui SEMA No. 1 Tahun 2020 Dan PERMA No. 4 Tahun 2020. Yang membuat sidang dialihkan secara teleconference khususnya Hukum Pidana, namun hal tersebut justru menimbulkan kegelisahan dikalangan masyarakat dikarenakan banyaknya kendala yang terjadi seperti jaringan lambat hal inilah yang membuat masyarakat mempertanyakan keadilan pengadilan khususnya dalam memenuhi hak-hak terdakwa. Pertanyaan dalam
penelitian ini adalah bagaimana mekanisme pelaksanaan sidang teleconference di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh? serta Bagaimana keterpenuhan sisi keadilan pada sidang teleconference di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Kelas I-A?ditengah pandemi ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu dengan meneliti hukum pada realita yang ada atau penelitian lapangan. Mekanisme pelaksanaan persidangan teleconference di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh saat ini merujuk pada PERMA No. 4 Tahun
2020 namun, uniknya proses persidangan tersebut tidak diterapkan sepenuhnya, nyatanya banyak prosesnya dilakukan secara langsung, fakta yang ditemukan dan disimpulkan bahwa hanya Terdakwa dan beberapa Saksi-Saksi tertentu saja yang benar-benar melaksanakan persidangan secara teleconference sedangkan
Jaksa Penuntut dan Kuasa Hukum Terdakwa tetap melaksanakan persidangan di ruang sidang di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh. Secara keseluruhan pelaksanaan persidangan teleconference di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh telah mencapai keadilan dari kedua sisi yaitu sisi pemerintah dan sisi pihak yang berperkara dimana selama ini secara umum persidangan dapat berlangsung dengan lancar sehingga hak-hak Terdakwa dapat terpenuhi dan hukum dapat ditegakkan meskipun ditengah situasi pandemi Covid-19 ini. Namun diperlukan perhatian khusus dari pemerintah terhadap fasilitas persidangan agar lebih
maksimal fungsinya agar keadilan ini tidak memiliki keraguan.