Penuntutan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Korupsi (Studi Dakwaan di Kejaksaan Tinggi Aceh)

“Virus” korupsi telah menjangkiti banyak kalangan, baik di kalangan pejabat tinggi negara (Eksekutif, Yudikatif, Legislatif) hingga pejabat daerah yang tentu membuat masyarakat semakin resah dan khawatir. Berdasarkan rekor skor IPK 2020 yang dirilis Transparency International, Indonesia berada pada tingkat ke-37 dari skala 0-100, menurun tajam dari peringkat ke-40 pada tahun 2019. Hal ini artinya Indonesia termasuk sebagai negara yang tinggi angka korupsinya. Oleh karenanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam proses Penuntutan hukuman terhadap pelaku pengulangan tindak pidana korupsi dan penyikapan dari undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam konteks penjatuhan hukuman mati yang belum pernah muncul dalam satu putusan pun di Indonesia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan yuridis normatif dengan melakukan wawancara ke instansi terkait dan kajian kepustakaan. Adapun hasil kajian, tidak didakwakannya sanksi pidana mati berdasarkan pertimbangan jaksa penuntut umum dalam proses penuntutan hukuman mati terhadap pelaku pengulangan tindak pidana korupsi karena tidak jelasnya unsur pasal yang mengatur pidana mati didalam undang-undang nomor 20 tahun 2001 perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 terutama mengenai pengulangan tindak pidana korupsi dan wewenang atas pengendalian perkara tidak sepenuhnya berada di tangan jaksa penuntut umum melainkan masih tertuju pada pimpinan sebelum didakwakan dan sebagai solusi terakhir dalam pemberantasan korupsi diadakannya revisi terhadap unsur pasal yang mengatur mengenai pidana mati dengan cara menjelaskan secara rinci unsur pasal dalam undang-undang tindak pidana korupsi merupakan hal penting karena terkait dengan hak hidup seseorang yang telah melanggar hak seseorang lain pula.