Upaya Pemenuhan Hak-hak Dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut UU No 23 Tahun 2004 Tentang UU PKDRT (Studi Kasus di UPTD PPA Aceh)

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu tindakan yang dilarang karena merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus juga melanggar ketentuan dan tujuan dari UU PKDRT, yang mana dampak atau akibat dari KDRT ini juga sangat berbahaya bagi korban. Pertanyaan penelitian dalam Skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak-hak dan pemulihan korban KDRT di UPTD PPA, bagaimana hambatan yang dialami dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak dan pemulihan korban KDRT di UPTD PPA, dan bagimana upaya UPTD PPA dalam mengatasi hambatan pemenuhan hak-hak dan pemulihan korban KDRT. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan melakukan wawancara ke instansi terkait dan korban. Selain itu, penulis juga menggunakan data dari bahan kepustakaan. UPTD PPA Aceh merupakan salah satu lembaga layanan di bawah DP3A yang berfungsi sebagai lembaga layanan pada orang dan anak korban kekerasan serta merupakan lembaga yang bekerjasama dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak dan pemulihan korban KDRT. Pelaksanaan pemenuhan hak-hak dan pemulihan korban tindak pidana KDRT oleh UPTD PPA Aceh telah dilakukan dengan semaksimal mungkin. UPTD PPA Aceh memberikan layanan berupa layanan pengaduan, pencatatan dan pelaporan, penjangkauam kasus, pengelolaan kasus layanan, penampungan sementara/rumah aman, mediasi dan pendampingan. Dalam pelaksanaan pemuhan hak-hak dan pemulihannya UPTD PPA juga memiliki beberapa hambatan seperti penyediaan fasilitas rumah aman yang kurang memadai, kurangnya anggaran, klien (korban) yang merasa malu, fasilitas mobil yang di sediakan kurang serta mengahadirkan saksi menjadi kendala dalam pemenuhan hak dan pemulihan korban KDRT. Dan upaya UPTD PPA dalam mengatasi hal tersebut yaitu berkomunikasi dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemuhan hak-hak dan pemulihan korban KDRT di UPTD PPA sudah dilaksankan dengan optimal dan dalam pelaksanaannya terdapat hambatan yang bisa diatasi oleh UPTD PPA itu sendiri.