Konsep Kepemilikan Dan Distribusi Harta Menurut Taqî Al-Dîn Al-Nabhânî Dan Muhammad Bȃqir Al-Şadr; Relevansinya Dalam Konteks Kekinian

Berlimpahnya harta kekayaan alam negeri ini, belum seutuhnya dirasakan oleh rakyat. Kemiskinan, kelaparan, pengangguran, dan berbagai persoalan hidup menjadi pemandangan biasa di negara yang dikenal dunia sebagai zamrud khatulistiwa ini. Mengapa ini bisa terjadi? Adakah sistem distribusi negara ini kerap dirusak oleh oknum-oknum pejabat negara? Adakah kondisi sekarang ini memang telah mengikuti sistem distribusi yang ditetapkan oleh negara? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang hendak dijawab dalam penelitian ini, sekaligus memberikan solusi Islam yang ditawarkan oleh dua ahli ekonomi Islam abad 20, yakni Taqî al-Dîn al-Nabhânî dan Muhammad Bȃqir al-Şadr. Tesis ini mengkaji secara mendalam karya besar keduanya dalam bidang ekonomi yaitu Nizhȃm al-Iqtishȃdîy fîy al-Islȃm dan Iqtishȃdunȃ khususnya konsep kepemilikan dan distribusi harta dalam perspektif Islam.

Teknik pengumpulan data untuk penyusunan karya ini adalah studi kepustakaan (library research) dengan menggunakan dua karya tokoh yang tersebut pada paragraf di atas sebagai sumber primer penelitian. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif komparatif dengan pendekatan historis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa persamaan pemikiran antara al-Nabhânî dan al-Şadr, terutama dalam konsep kepemilikan harta, di mana keduanya membagi kepada tiga jenis kepemilikan yaitu individu, umum dan negara. Inilah yang oleh al-Şadr disebut sebagai distribusi pra-produksi. Kepemilikan harus beriringan dengan pemanfaatannya karena pemanfaatan inilah yang akan mendistribusikan harta kepada pihak selanjutnya. Oleh itu keduanya menyimpulkan bahwa kacaunya distribusi harta kekayaan adalah akibat dari tidak jelasnya konsep kepemilikan itu sendiri. Sementara itu, perbedaannya hanya pada persoalan wewenang pengelolaan harta negara dan harta milik umum, serta hak-hak kepemilikannya. Sedangkan terkait dengan konteks hari ini, secara umum konsep ini dapat diterapkan terutama dalam hal kepemilikan tanah pertanian dan sumber daya alam.