Efektifitas Pelaksanaan Itsbat Nikah Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Istri di Kabupaten Aceh Utara

Itsbat Nikah yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pengesahan Pernikahan (Itsbat Nikah) dilakukan dengan tujuan untuk membantu masyarakat Aceh yang menikah pada masa konflik, musibah tsunami dan masyarakat miskin dalam hal memperoleh akta nikah. Namun, Pelaksanaan Itsbat Nikah yang dilakukan oleh Pemerintah belum terlaksana sesuai target. Khususnya di Kabupaten Aceh Utara, masih adanya pasangan suami istri yang belum teritsbat nikah. Sehingga hal ini akan sangat berdampak kepada perlindungan hukum terhadap istri. Oleh karenanya, peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana prosedur pelaksanaan Itsbat Nikah di Kabupaten Aceh Utara, apa saja faktor penghambat kurang efektifnya Itsbat Nikah di Kabupaten Aceh Utara, serta bagaimana dampak pelaksanaan Itsbat Nikah sebagai upaya perlindungan terhadap istri di Kabupaten Aceh Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menyatakan bahwa prosedur pelaksanaan Itsbat Nikah terpadu di Kabupaten Aceh Utara dimulai dari pendaftaran di KUA Kecamatan, verifikasi berkas, sidang oleh Mahkamah Syar’iyah, kemudian keluar penetapan. Adapun Itsbat Nikah mandiri, prosedurnya sama seperti perkara perdata lainnya. Berdasarkan data perkara Itsbat Nikah di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2021 bahwa ada 24,82% yang belum diitsbat nikah, hal ini tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan diawal dan berdasarkan penjelasan teori efektifitas, bahwa ada beberapa indikator yang kurang terpenuhi, sehingga pelaksanaan Itsbat Nikah terpadu kurang efektif. Adapun beberapa faktor penghambat kurang efektifnya pelaksanaan Itsbat Nikah terpadu karena keterbatasan anggaran dari Pemerintah dan adanya covid-19 yang terjadi di Indonesia. Pelaksanaan Itsbat Nikah ini sangat berdampak kepada perlindungan hukum terhadap istri, seperti hak istri dalam hal nafkah, warisan, harta bersama, dan sebagainya.