Penerapan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Berstatus Poligami ( Studi Kasus di Kab. Bener Meriah )

Syelly Anugrah Dwi, 140101057 (2022) Penerapan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Berstatus Poligami ( Studi Kasus di Kab. Bener Meriah ). Other thesis, UIN Ar-Raniry.

[thumbnail of Penerapan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Berstatus Poligami ( Studi Kasus di Kab. Bener Meriah )] Text (Penerapan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Berstatus Poligami ( Studi Kasus di Kab. Bener Meriah ))
Syelly Anugerah Dwi, 140101057, FSH, HK, 085161792955.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (4MB)

Abstract

Perkawinan adalah sunnatulah yang bertujuan untuk melanjutkan keturunan, poligami adalah perkawinan yang lebih dari seorang isteri, perkawinan ini dibolehkan dalam agama Islam dengan batasan empat orang isteri dengan syarat mampu berlaku adil, akan tetapi Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tidak membenarkan wanita Pegawai Negeri Sipil menjadi isteri kedua, ketiga atau keempat Pegawai Negeri Sipil laki-laki, namun dalam realitanya ada beberapa kasus wanita Pegawai Negeri melakukan poligami sesama Pegawai Negeri Sipil. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana akibat hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang berpoligami tidak bersesuaian dengan PP NO. 45 Tahun 1990, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi tidak berjalan PP No. 45 Tahun 1990, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap poligami Pegawai Negeri Sipil yang tidak sesuai dengan PP No. 45 Tahun 1990 di Kab Bener Meriah. Penulisan skripsi ini metode penelitian kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (Field Research), penelitian ini bersifat deskriftif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan hasil objektif terhadap keadaan yang ditemui dilapangan. Hasil penelitian menunjukan akibat hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan poligami seprofesi Pegawai Negeri Sipil dikenakan sanksi disiplin berat berupa pemberhentian secara tidak hormat sedangkan perkawinan sah menurut hukum Islam karena terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan.Akan tetapi tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak terpenuhinya syarat administrasi perkawinan. Adapun faktor yang mempengaruhi Peraturan Pemerintah tidak berjalan di Kab. Bener Meriah dikarenakan beberapa faktor yaitu faktor kurangnya sosialisasi hukum, ketidak selarasan hukum Islam dan hukum positif dalam penerapan, menganggap permasalahan keluarga permasalahan pribadi, tidak ada izin isteri pertama.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: 200 Religion (Agama) > 297 Islam > 2X4 Fiqih > 2X4.3 Hukum Perkawinan (Munakahat) > 2x4.39 Aspek Munakahat Lainnya
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > S1 Hukum Keluarga
Depositing User: Syelly Anugrah Dwi Syelly
Date Deposited: 26 Jul 2022 02:14
Last Modified: 26 Jul 2022 02:14
URI: https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/22040

Actions (login required)

View Item
View Item