Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Nikah Siri Dalam Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Nikah Siri Di Kabupaten Aceh Barat (Analisis Teori Maqāṣid syarī’ah)

Sudjah Mauliana, 180101034 (2022) Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Nikah Siri Dalam Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Nikah Siri Di Kabupaten Aceh Barat (Analisis Teori Maqāṣid syarī’ah). Other thesis, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum.

[thumbnail of Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Nikah Siri Dalam Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Nikah Siri Di Kabupaten Aceh Barat (Analisis Teori Maqāṣid syarī’ah)] Text (Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Nikah Siri Dalam Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Nikah Siri Di Kabupaten Aceh Barat (Analisis Teori Maqāṣid syarī’ah))
Sudjah Mauliana, 180101034, FSH, HK, 082370672928_unlocked.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (7MB)

Abstract

Sebahagian dalam masyarakat menganggap bahwa orang-orang yang melakukan perkawinan di bawah tangan atau nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan petugas resmi yakni PPN. Nikah siri menjadi permasalahan di dalam masyarakat yang tak berkunjung berakhir, banyak mendatangkan kemasfsadatan dari pada kemudharatan. Perkawinan nikah siri ini dapat juga membawa dampak yang cukup besar terhadap akibat hukum perkawinan tersebut terdapat terutama berdampak pada terhadap wanita dan anak. Dan sekarang ini masih banyak terjadi pernikahan di bawah tangan, dikarenakan masih banyak qadhi liar yang legal, maka dari perlu adanya penerapan sanksi bagi kedua pelaku nikah siri, dalam hal ini Fatwa MPU Aceh menetapkan hal ini, supaya nikah siri tidak banyak terjadi didalam masyarakat sekitar. Oleh karenanya penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana penerapan sanksi bagi pelaku nikah siri dalam Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Nikah Siri di Kabupaten Aceh Barat, serta bagaimana penerapan sanksi dalam fatwa MPU Aceh tentang Nikah Siri ditinjau dari maqāṣid syarī’ah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa yang menerapkan sanksi bagi pelaku nikah siri dan Qadhi liar ini adalah dalam penegakan hukum seperti polisi dan aparat lainnya, dengan hukuman dipenjara, dengan adanya hadir qadhi liar tersebut pernikahan siri ini semakin merajalela, maka dari itu perlu adanya sanksi yang diterapkan. Dalam kajian maqasid as-Syar’iyah pencatatan akad nikah termasuk dalam kategori kemaslahatan primer daruriyat yang dapat melindungi dan memelihara kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kaitan dengan keturunan, karena dengan adanya pencatatan, bagi perempuan anak mendapatkan keuntungan dari pihak isteri mendapat warisannya.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: 000 Computer Science, Information and System
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > S1 Hukum Keluarga
Depositing User: Sudjah Mauliana
Date Deposited: 25 Jul 2022 03:04
Last Modified: 25 Jul 2022 03:04
URI: https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/22045

Actions (login required)

View Item
View Item