Penegakan Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Dalam perkara penyalahgunaan Narkotika di Polres Bener Meriah

Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota Polri merupakan salah satu pelanggaran kode etik profesi polri. Anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkotika juga dianggap sebagai penghianat negara. Di Polres Bener Meriah prosedur dalam penangkapan anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkotika diproses berdasarkan laporan dari masyarakat dan berdasarkan hasil operasi rutin yang dilakukan di Polres Bener Meriah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur penanganan pelanggaran kode etik kepolisian dan menganalisis penegakan kode etik serta penerapan sanksi terhadap perkara penyalahgunaan narkotika di Polres Bener Meriah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan melakukan wawancara kepada beberapa pihak terkait yang dilakukan dengan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur penanganan kode etik kepolisian sudah dilakukan sesuai dengan SOP dan Peraturan yang mengaturnya. Analisis penegakan kode etik dan penerapan sanksi penyalahgunaan narkotika penegakannya hanya tampak pada saat dilakukan operasi besar-besaran dan pengaduan oleh masyarakat saja. Ketika dilakukan operasi besar-besaran maka banyak anggota yang tertangkap dan pada operasi rutin yang dilakukan hanya satu atau dua anggota kepolisian yang tertangkap. Proses persidangan kode etik seharusnya dilakukan selama 30 hari namun pelaksanaanya dilapangan melebihi dari itu yang disebabkan karena terkendala oleh waktu dan banyaknya kegiatan yang dilakukan di polres bener meriah. Selain operasi rutin dibutuhkan cara lain untuk menekan anggota kepolisian agar tidak melakukan pelanggaran kode etik kepolisian terutama penyalahgunaan narkotika yaitu seperti pemberian siraman rohani, spiritual atau mengembangkan pendidikan akhlak dan moral bagi anggota Polri.