Pelembagaan dan Elektabilitas Partai Aceh Pada Pilkada Aceh Selatan Tahun 2018

Partai Aceh merupakan partai politik lokal yang lahir melalui nota kesepahaman antara pemerintah Indonesia dengan Aceh lewat perjanjian damai yang dikenal dengan sebutan Memorandum of Understanding (MoU) di Helsinki, Finlandia. Di kabupaten Aceh Selatan, Partai Aceh mengalami kemerosotan yang cukup signifikan pada pemilihan kepala daerah (Pilkada), yaitu belum pernah menguasai kursi eksekutif di Aceh Selatan. Argumentasi saya, terdapat pengaruh pelembagaan terhadap elektabilitas Partai Aceh pada Pilkada Aceh Selatan tahun 2018. Dari permasalahan tersebut, maka terdapat dua hal yang ingin saya lihat, yaitu: Pertama, bagaimana elektabilitas partai Aceh pada Pilkada Aceh Selatan, kedua, bagaimana pelembagaan Partai Aceh sehingga mempengaruhi elektabilitas partai Aceh pada ranah electoral. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Partai Aceh mempunyai tingkat keterpilihan atau elektabilitas yang relatif rendah dibandingkan dengan partai-partai lain pada Pilkada Aceh Selatan. Kedua, sumber daya dan faksi menjadi kunci lemahnya pelembagaan Partai Aceh, ditambah lagi dengan tingkat pengetahuan masyarakat akan internal Partai Aceh ikut mempengaruhi menurunnya elektabilitas Partai Aceh. Dari hasil inilah kemudian dapat disimpulkan bahwa lemahnya pelembagaan Partai Aceh mempengaruhi elektabilitas yang pada akhirnya menurun, sehingga perlu perbaikan-perbaikan pada dataran sistem agar kembali menuai kepercayaan dari masyarakat.