Sistem Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga Kabupaten Aceh Besar

Dalam Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 8 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menyebutkan bahwa pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh Petugas Pemasyarakatan. Petugas Pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pengamanan WBP. Namun faktanya, Pengamanan Lapas yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal tersebut terbukti dengan adanya beberapa kasus yang terjadi di dalam Lapas, salah satunya kasus yang terjadi pada tanggal 12 Juli 2021 di dalam Lapas Kelas III Lhoknga Kabupaten Aceh Besar berupa kaburnya Narapidana Narkotika yang bernama M. Nasir. Kaburnya Narapidana tersebut diduga karena adanya campur tangan oknum Petugas Pengamanan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan: Pertama, bagaimana praktik pengamanan yang diterapkan di dalam Lapas Kelas III Lhoknga; Kedua, apa saja faktor penghambat dan pendukung penerapan sistem Pengamanan yang baik dan benar di dalam Lapas Kelas III Lhoknga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem Pengamanan yang diterapkan di dalam Lapas Kelas III Lhoknga secara umum sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun belum sempurna di bagian praktik pencegahan dan praktik penindakan, sedangkan dalam praktik pemulihan sudah cukup baik. Adapun faktor yang menghambat pelaksanaan tersebut karena kurangnya Petugas Pengamanan, sarana/prasarana yang belum lengkap, serta adanya Narapidana yang sulit diatur. Sedangkan untuk faktor pendukung pelaksanaan tersebut meliputi Petugas Pengamanan yang sudah memiliki kemampuan dan kompetensi yang baik, sarana/prasarana yang tersedia telah berfungsi dengan baik dan cukup membantu, dan proses pembinaan yang berjalan baik, serta fasilitas Narapidana yang sudah cukup memadai.