Perioritas Penggunaan Alokasi Dana Gampong (ADG) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan di Gampong Bueng Bak Jok Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar

Penelitian ini menarik untuk diteliti dikarenakan saat pengamatan awal menunjukkan bahwa pengunaan ADG untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan masih sangat minim di Gampong Bueng Bak Jok Kecamatan Kuta Baro. Penggunaan ADG untuk memberdayakan Ekonomi Kerakyatan masih belum menjadi perhatian khusus pemerintah Gampong. Tujuan penelitian dilakukan adalah untuk mengetahui Pengunaan Alokasi Dana Gampong (ADG) dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Faktor Pendukung dan Penghambat Pengunaan Alokasi Dana Gampong (ADG) dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan di Gampong Bueng Bak Jok Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh melalui penelitian lapangan (field research). Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan perekonomian kerakyatan belum menjadi program khusus dan fokus daripada pemerintah Gampong Bueng Bakjok. Adapun pemberdayaan perekonomian kerakyatan pernah menjadi program dalam pembangunan Gampong. Berbagai program seperti budidaya ikan, pembuatan kue, penanaman bibit buahan pernah dilaksanakan namun tidak bertahan lama dan tidak berjalan lancar. Faktor pendukung dalam program pemberdayaan ekonomi kerakyatan yaitu: pemerintah Gampong diberikan hak untuk mengelola ADG yang telah diatur dalam aturan pemerintah, adanya kesediaan perangkat pemerintahan Gampong beserta masyarakat untuk berdiskusi dalam musyawarah Gampong terkait pengelolaan ADG termasuk untuk mengusulkan program pemberdayaan perekonomian kerakyatan serta pihak kecamatan yang bertanggung jawab mengarahkan, mengawasi dan menfasilitasi dalam hal pembahasan pengelolaan ADG. Sedangkan Faktor penghambat dalam program pemberdayaan ekonomi kerakyatan yaitu: Adanya program yang lebih diprioritaskan oleh pihak Gampong, kurangnya kesadaran dan keseriusan dalam menjalankan program pemberdayaan perekonomian kerakyatan sehingga saat program sudah ditetapkan dalam APBG program tersebut tidak berjalan dengan lancar ataupun tidak dilanjutkan dalam tahun anggaran baru serta kurangnya ilmu pengetahuan dalam pengelolaan pemberdayaan perekonomian kerakyatan sehingga program tidak berjalan lancar dan hasilnya masih belum maksimal.