Peran Satpol PP Dan WH Dalam Pengawasan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Tindak Pidana Perzinaan

Satpol PP dan WH merupakan lembaga yang dibentuk untuk menegakkan pelaksanaan Syariat Islam serta memelihara ketentraman dan ketertiban umum. Dalam Pelaksanaan Syari'at Islam Satpol PP dan WH mempunyai tugas untuk melakukan proses pengawasan, sosialisasi, pembinaan dan pelaksanaan hukuman terhadap pelaku Tindak Pidana Perzinaan. Bagi pelaku yang melakukan suatu pelanggaran telah diatur dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014
Tentang Hukum Jinayat Terhadap Tindak pidana Perzinaan. Satpol PP dan WH di Kabupaten Pidie mempunyai peran dalam menjalankan tugas dan fungsinya, namun fakta di lapangan proses pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH belum dilakukan secara efektif yang disebabkan oleh beberapa hambatan, sehingga secara tidak langsung peran Satpol PP dan WH tidak terlaksana secara optimal. Oleh karena itu, masalah yang dialami dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Satpol PP dan WH dalam pengawasan Qanun Aceh No 6
Tahun 2014 terhadap tindak pidana perzinaan di Kabupaten Pidie, dan apa saja faktor penghambat dalam melakukan pengawasan Qanun Aceh No 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat terhadap tindak pidana perzinaan. Penelitian ini dikaji dengan metode penelitian yuridis empiris dengan melakukan wawancara ke instansi terkait, dan penulis juga menggunakan data dari kepustakaan. Adapun hasil penelitian yang didapatkan bahwa peran Satpol PP dan WH di Kabupaten Pidie dalam melakukan pengawasan terhadap tindak pidana perzinaan belum terlaksana secara efektif dikarenakan kurang aktifnya personil dalam melakukan Pengawasan sehingga dapat meningkatnya kasus tindak pidana perzinaan setiap tahunnya. Beberapa Faktor penghambat yang dihadapi Satpol PP dan WH dalam pelaksanaan pengawasan tindak pidana perzinaan yaitu, kurangnya anggaran operasional, kurangnya pemahaman masyarakat, terbatasnya sumber daya manusia, minimnya sarana fasilitas, kurang adanya perlindungan dari pemerintah tertentu, dan juga disebabkan oleh faktor undang-undang.