Tindakan Pengawasan Pemko Banda Aceh Terhadap Pungli Oleh Juru Parkir Menurut Qanun Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Ketetapan Restribusi Di Tepi Jalan Umum

Restribusi parkir merupakan pembayaran atas penggunaan tempat parkir yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh sesuai dalam Pasal 8 Huruf a Qanun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Restribusi Parkir Ditepi Jalan Umum Yang Diatur Dalam Aturan Pemerintahan Walikota Banda Aceh Pasal 32 Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaran Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Kota Banda Aceh. Kenyataan yang terjadi dilapangan adalah juru parkir melakukan pungutan restribusi parkir tidak sesuai dalam qanun Pasal 8 Nomor 3 tahun 2021. Oleh sebab itu peneliti ingin meneliti lebih jauh mengenai bagaimana tinjauan yuridis terhadap aturan restribusi parkir dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2021 dan bagaimana tindakan pemerintah Kota Banda Aceh menertibkan pungutan diluar ketetapan tarif parkir oleh juru parkir. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis empiris dan sifatnya deskriptif analisis yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjabarkan sesuatu yang terjadi secara sistematis. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan berdasarkan tinjauan yuridisnya terhadap aturan saat ini masyarakat memberikan restribusi tersebut sesuai permintaan juru parkir, dan juru parkir masih saja meminta tarif parkir tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Sedangkan tindakan pemerintah Kota Banda Aceh menertibkan pungutan diluar ketetapan tarif parkir oleh juru parkir adalah saat dilapangan maka pihak yang bertugas akan melakukan dengan beberapa kali peneguran yang pertama secara lisan, kedua, secara tertulis dan yang ketiga akan diberikan surat pemutusan kontrak. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat memberikan restribusi sesuai dengan permintaan juru parkir sedangkan juru parkir tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan karena disebabkan kurangnya sosialisasi dan pembinaan yang secara menyeluruh diberikan instansi bersangkutan terhadap juru parkir dan juga disebabkan belum maksimalnya pengawasan karena kurangnya petugas dilapangan pada saat melakukan peninjauan di lapangan.