Konsep Ḥaḍānah Perspektif Mazhab Syafi’i dan Implementasinya dalam Putusan Mahkamah Syar’iyyah Kota Banda Aceh Nomor 314/Pdt.G/2017/Ms.Bna

Menurut mazhab Syafi’i, hak ḥaḍānah ditetapkan kepada ibu. Namun, jika tidak memenuhi kualifikasi dan syarat mengasuh, dialihkan kepada nenek pihak ibu, nenek pihak bapak, saudara perempuan ibu, bibi dari pihak ibu, anak perempuan dari saudara lelaki ibu, anak perempuan dari saudara perempuan ibu, bibi dari pihak bapak, dan bapak. Hanya saja, dalam putusan MS Banda Aceh No. 314/Pdt.G/2017/Ms.Bna, hak ḥaḍānah justru diberikan kepada bapak, pada saat ibu tidak memilki kualifikasi mengasuh anak. Untuk itu, masalah penelitian ini ialah apakah dasar pertimbangan hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dalam memutuskan perkara gugatan ḥaḍānah Nomor 314/Pdt.G/2017/ MS.Bna, dan bagaimana implementasi konsep ḥaḍānah dalam mazhab Syafi’i dilihat berdasarkan Putusan Mahkamah Syar’iyyah Banda Aceh Nomor 314/Pdt.G/ 2017/MS.Bna. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (library research) dan pendekatan kualitatif, dengan jenis deskriptif-analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan majelis hakim MS Banda Aceh mengacu pada fakta-fakta hukum dan keterangan saksi. Majelis hakim menimbang bahwa anak lebih terjamin hidupnya dan kemaslahatan anak diberikan kepada tergugat (bapak) ketimbang penggugat (ibu). Implementasi konsep ḥaḍānah dalam putusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan urutan hak ḥaḍānah dalam mazhab Syafi’i. Dalam mazhab Syafi’i, bila ibu tidak memenuhi kualifikasi hak ḥaḍānah, maka beralih kepada nenek pihak ibu, nenek dari pihak bapak, saudara perempuan ibu, bibi dari pihak ibu, anak perempuan dari saudara lelaki ibu, anak perempuan dari saudara perempuan ibu, bibi dari pihak ayah. Setelah itu baru diberikan kepada ayah. Sementara dalam putusan, hak ḥaḍānah diberikan kepada ayah setelah ibu tidak memenuhi syarat ḥaḍānah.