Transparansi Pengelolaan Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Siyasah Maliyah (Studi kasus: Kampung Wihnongkal Toa, Kecamatan Kutepanang, Kabupaten Aceh Tengah)

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dinilai dengan uang. Dalam pengelolaan Transparansi dana desa di kampung Wihnongkal Toa dikatakan oleh masyarakat kampung Wihnongkal Toa kurangnya transparansi yang dilakukan kepala desa kepada masyarakat yaitu tidak adanya pemberitahuan kepada masyarakat tentang pengelolaan dana desa termasuk pemasukan dan pengeluaran penggunaan dana desa. Masalah yang diteliti adalah Bagaimana Bentuk Transparansi pengelolaan dana desa Kampung Wihnongkal Toa ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Bagaimana Bentuk Transparansi pengelolaan dana desa Kampung Wihnongkal Toa ditinjau menurut Siyasah Maliyah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian yang didapati bahwa pengelolaan dana desa kampung Wihnongkal Toa menurut UU No.6 Tahun 2014 yaitu belum berjalan dengan baik pada tahap pelaporan yaitu kepala desa tidak memberitahu kepada masyarakat mengenai pengeluaran dan pemasukan di desa tersebut. Namun telah sesuai pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan. Bentuk transparansi pengelolaan dana desa kampung wihnongkal toa dalam siyasah maliyah belum maksimal sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan keuangan dalam fiqh maliyah yaitu dalam hal prinsip amanah karena dalam pertanggung jawaban dana desa kepala desa diwajibkan untuk memberitahu kepada masyarakat tentang pengeluaran maupun pemasukan dana desa. Namum dalam prinsip keadilan sudah menerapkan sesuai dengan prinsip tersebut dan prinsip kejujuran telah sesuai dengan siyasah maliyah dan diharapkan kepada pemerintah Desa agar dapat melakukan transparansi sepenuhnya kepada masyarakat dan mekanisme yang baik dalam pengelolaan Dana Desa.