Zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh

Armiadi, 2012117101 (2016) Zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 18 (3). pp. 403-415. ISSN 0854-5499

[thumbnail of Zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh] Text (Zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh)
5933-12202-1-SM.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (325kB)

Abstract

Zakat sebagai salah satu penerimaan asli daerah masuk dalam sistem tata kelola keuangan negara yang dikelola oleh Baitul Mal. Lembaga ini merupakan amil zakat resmi yang dibentuk Pemerintah Aceh sebagai lembaga nonstruktural dan bersifat independen. Tulisan membahas pengelolaan zakat sebagai PAD oleh Baitul Mal di Aceh. Pembahasan akan mendeskripsikan bagaimana polemik itu terjadi dan telah mengancam lembaga amil ini tergiring dan terjebak dalam kontestasi dan konflik regulasi yang belum terselesaikan. Tulisan ini menawarkan agar zakat sebagai PAD harus diperlakukan dan diatur secara khusus. Mekanisme yang ditawarkan adalah ditempatkan pada rekening khusus yang tidak dilimpahkankepada penerimaan yang lain.

Item Type: Article
Subjects: 300 Sociology and Anthropology (Sosiologi dan Antropologi) > 340 Law/Ilmu Hukum
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User: Armiadi
Date Deposited: 09 Aug 2022 08:47
Last Modified: 09 Aug 2022 08:47
URI: https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/22419

Actions (login required)

View Item
View Item