Penertiban Dan Penataan Pedagang Kaki Lima Pasar Pajak Inpres Kecamatan Simeuleu Timur Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Simeulue

Kegiatan PKL dianggap sebagai kegiatan liar karena penggunaan ruang yang tidak sesuai dengan perentukannya sehingga dapat mengganggu kepentingan umum. Lapak dagangan yang tidak teratur, kurangnya kebersihan dan kerapian, dan pastinya keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) itu sendiri sudah menimbulkan konflik. Seperti persoalan sampah dan menutupi barang dagang Pedagang Umum. Rumusan masalahnya bagaimana penertiban dan penataan yang dilakaukan satuan polisi pamong praja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Simeulue Timur dan apa saja hambatan yang di hadapi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menangani Pedagang Kaki Lima. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahuai penertiban dan penataan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue di Pasar Pajak Inpres terhadap Pedagang Kaki Lima dan untuk mengetahuai faktor pendukung dan penghambat. Metode penelitian yang digunakan metode lapangan (Field Research). Melalui pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, yang di mana menggunakan motode teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara,dokumentasi yang berbentuk kata, kalimat, gambar dan skema melalui pengamatan langsung ke lokasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa penertiban yang dilakukan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Pedagang Kaki Lima sejauh ini sudah cukup oprasional. Untuk penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja yang berjualan tidak sesuai dengan tempat yang diizinkan, menyediakan kios/ lapak bagi para pedagang. Sejauh ini kegiatan keamanan dan ketertiban pasar pajak inpres belum cukup baik yang terlihat dari penyuluruhan. Jadi, untuk menciptakan citra pasar pajak inpres yang baik diperlukan adanya keamanan dan ketertiban langsung dari dinas pasar serta partisipasi parah Pedagang Kaki Lima dan masyarakat.