Sistem Bagi Hasil dan Perjanjian Pertanggungan Risiko pada Pengelolaan Perkebunan Jagung di Kecamatan Lembah Seulawah dalam Perspektif Akad Mukhabarah

Akad mukhabarah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dengan sistem bagi hasil. Kerja sama bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Lembah Seulawah masih menggunakan cara tradisional dimana para pihak melakukan perjanjian kerja sama secara verbal berdasarkan atas dasar kepercayaan antara keduanya. Namun, dalam praktik kerja ini terdapat beberapa ketidakjelasan dalam kontrak dan cenderung merugikan salah satu pihak. Adapun tujuan penelitian ini untuk menjawab permasalahan mengenai konsep akad mukhabarah dan penetapan nisbah bagi hasil serta realisasinya, bentuk pertanggungan risiko yang dilakukan oleh para pihak pada saat gagal panen, dan perspektif akad mukhabarah terhadap sistem bagi hasil dan perjanjian pertanggungan risiko pada pengelolaan perkebunan jagung di Kecamatan Lembah Seulawah. Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis, data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada petani penggarap untuk dikelolanya tanpa adanya kontribusi modal lainnya dikarenakan seluruh biaya operasional dan modal ditanggung oleh pihak petani. Pembagian keuntungan yang diterapkan menggunakan sistem bagi hasil dengan dua metode yang berbeda, yaitu dengan menetapkan nisbah bagi hasil di awal perjanjian dan tanpa menetapkan nisbah bagi hasil di awal perjanjian. Adapun mengenai pertanggungan terhadap risiko yang terjadi selama masa pengelolaan menjadi tanggungan pihak petani dan berada di luar tanggung jawab pemilik tanah. Hal ini menyebabkan adanya ketidaksesuaian antara praktik kerja sama bagi hasil yang dilakukan masyarakat Kecamatan Lembah Seulawah dengan konsep akad mukhabarah, dimana dalam akad mukhabarah nisbah bagi hasil harus ditetapkan di awal terbentuknya akad dan risiko yang terjadi selama masa kerja sama harus ditanggung bersama bukan ditanggung secara sepihak.